Sabtu, 04 November 2017

Ini Alasan Utama PSI Dukung Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Ini Alasan Utama PSI Dukung Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulawesi Selatan. Dalam acara Solidarity Lecture bertajuk "Kekuasaan untuk Rakyat" yang diadakan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) , Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengungkapkan bahwa Nurdin Abdullah merupakan sosok yang mempunyai kapasitas sebagai gubernur

"Cerdas, jujur, berani, serta konsisten. Itu empat kriteria yang kami lihat tercermin dalam diri Bro Nurdin Abdullah. Ini sejalan dengan misi perjuangan PSI untuk melawan korupsi dan intoleransi di Indonesia," ungkap Grace Natalie, sebagaimana dilansir detikNews (03/11/2017)

Lebih lanjut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai bahwa Nurdin Abdullah telah memberikan kontribusi positif saat menjabat Bupati Bantaeng selama dua periode, mulai dari membersihkan korupsi, mereformasi birokrasi, memberikan pelayanan kesehatan gratis, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kematian ibu melahirkan di daerahnya dan berbagai pembaruan lainnya

"Sehingga berhasil mentransformasi Kabupaten Bantaeng di Sulsel, menjadi kawasan yang sejahtera dan modern," lanjut Grace Natalie, sebagaimana dilansir Kantor Berita Pemilu (03/11/2017)

Dalam acara tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menyerahkan simbol Sulapa Eppa’e (simbol pemaknaan tertinggi terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan) sebagai bentuk amanah dan dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Nurdin Abdullah . Di bawah simbol berbentuk persegiempat tersebut terdapat tulisan berbahasa bugis "Macca na malempu, Warani na magetteng"

"Sulapa Eppa'e ini dalam maknanya, inspirasi ini kami ambil setelah berkomunikasi dengan struktur kami di Sulsel dan juga masukan dari beberapa tokoh dan budayawan Sulsel. Cerdas dan jujur, berani serta konsisten. Itu empat kriteria yang kami lihat tercermin dalam diri Bro Nurdin Abdullah. Ini sejalan dengan misi perjuangan PSI untuk melawan korupsi dan intoleransi di Indonesia," jelas Grace Natalie, sebagaimana dilansir Fajar Online (03/11/2017) Dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Bupati Bantaeng tersebut bukan hanya didasarkan atas figur, namun juga berdasarkan nilai-nilai yang diusung oleh calon tersebut dan juga hasil komunikasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan struktur partai di level kabupaten dan provinsi serta dengan beberapa tokoh budayawan di Sulawesi Selatan

"Kami memang partai baru, kami tidak punya banyak kekuatan finansial. Namun kami punya anak muda dengan segudang energi, kreativitas, dan modal solidaritas untuk mendukung Nurdin Abdullah," tegas Grace Natalie, sebagaimana dilansir Tempo (03/11/2017)

Sebagai info tambahan, Nurdin Abdullah berpasangan dengan Andi Sudirman Sulaiman dalam Pilkada Sulawesi Selatan dan didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Ini merupakan kali kedua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara resmi melibatkan diri dalam pilkada, setelah sebelumnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan kepada Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Total jumlah kursi dalam koalisi besar tersebut mencapai 31 kursi dari persyaratan KPU minimal (sebanyak 11 kursi) dengan rincian: Partai Gerindra sebanyak 11 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) sebanyak 9 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 6 kursi dan PDI Perjuangan sebanyak 5 kursi, sebagaimana dilansir Republika (03/11/2017)


Ini Alasan Utama PSI Dukung Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel
Sumber: https://pilkada.tempo.co

By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Rabu, 01 November 2017

Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Ajak Netizen Tandatangan Petisi Ini

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Ajak Netizen Tandatangan Petisi Ini

Sebagaimana telah diketahui, beberapa waktu lalu (tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2017) Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Rudy Haryanto mengungkapkan bahwa harus dilakukan hukuman-hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia, diantaranya:


1) Hukum mati seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu
2) Miskinkan keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu
3) Cabut hak politik dari seluruh koruptor maupun keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu hingga keturunan ketujuh
Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Ajak Netizen Tandatangan Petisi Ini
Sumber: http://www.hipwee.com

Beberapa hari kemudian (tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2017), sebuah petisi berjudul "3 Langkah Hukum Tegas terhadap Koruptor di Indonesia" beredar di dunia maya, dimana dalam petisi tersebut Rudy Haryanto mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan Ketua serta para Wakil Ketua DPR RI untuk melakukan 3 langkah hukum tegas terhadap koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu yang dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia, persis seperti apa yang telah disampaikan Rudy Haryanto beberapa hari sebelumnya. Lebih lanjut, Rudy Haryanto mengajak netizen untuk ikut menandatangi petisi online tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan dalam melawan segala bentuk korupsi di Indonesia

"Dengan menandatangani petisi ini, Anda turut mendukung penegakan hukum terhadap para koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu sebagai salah satu bentuk dukungan dalam melawan segala bentuk korupsi di Indonesia," demikianlah akhir petisi online tersebut

Untuk info selengkapnya, silahkan klik tombol lanjut yang ada dalam kolom petisi online di bawah ini


By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Minggu, 29 Oktober 2017

Saatnya Amnesia Janji Politik

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Saatnya Amnesia Janji Politik

Sebagaimana telah diketahui bersama, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Fatmawati dan juga melihat sejauh mana proyek tersebut telah berjalan, lalu memerintahkan Walikota Jakarta Selatan untuk segera menggusur empat lahan terakhir di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, yang selama ini menghambat proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Fatmawati

"Tadi kita instruksikan kepada Walikota supaya dieksekusi, bebaskan lahannya, pastikan proyek ini tidak berhenti dan kita melihat kepentingan nasional yang amat besar dalam proyek ini. Keterlambatan di sini bisa menjadi masalah. Nanti surat perintahnya akan ada dan akan dilakukan konsinyasi ke pengadilan," ungkap Anies Baswedan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, sebagaimana dilansir KompasMegapolitan (20/10/2017)


Saatnya Amnesia Janji Politik
Sumber: http://megapolitan.kompas.com


Kenyataan tersebut sangat bertolakbelakang dengan salah satu janji kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu membangun tanpa menggusur, bahkan Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya akan belajar dari Walikota Seoul Park Won-Soon yang berhasil membangun kota Seoul tanpa menggusur

"Kami melihat pengalaman Wali Kota Seoul yang seorang aktivis dia bahkan menerima Award Magsaysay. Beliau adalah aktivis sosial dan beliau orang yang percaya dengan zero eviction, nol penggusuran dan dibuktikan di Seoul," ungkap Anies Baswedan, sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (25/05/2017)


Saatnya Amnesia Janji Politik
Sumber: https://www.cnnindonesia.com

Melihat kenyataan yang sangat ironis dengan janji politik yang disampaikan dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut, saya jadi bertanya-tanya dalam hati, "Apakah bagi mereka, inilah saatnya amnesia janji politik ?". Kelihatannya pemimpin baru DKI Jakarta tersebut telah menjadi lupa ingatan terhadap janji-janji politik mereka berdua alias amnesia janji politik, padahal baru belum ada sebulan mereka berdua memimpin DKI Jakarta (saat artikel ini ditulis)

Semestinya Anies-Sandi berkomitmen terhadap salah satu janji politik mereka berdua, yaitu membangun tanpa menggusur, dimana apapun yang terjadi, 4 lahan di Fatmawati tersebut tidak digusur, meski lahan tersebut dijadikan lokasi Mass Rapid Transit (MRT) sesuai dengan janji mereka berdua, yaitu membangun tanpa menggusur, bahkan saat Anies-Sandi berhasil merayu pemilik lahan agar mau menyerahkan lahannya untuk dijadikan lokasi Mass Rapid Transit (MRT), Anies-Sandi tetaplah tidak konsisten dengan salah satu janji politik mereka berdua, yaitu membangun tanpa menggusur

Meski Anies-Sandi mengadopsi program membangun tanpa menggusur tersebut dari program yang disampaikan Agus-Sylvi dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama, kenyataannya ialah Anies-Sandi telah menyampaikan program membangun tanpa menggusur sebagai salah satu janji politik mereka berdua dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua dan janji adalah utang, sehingga mereka berdua seharusnya menepati janji-janji politik mereka berdua, termasuk program membangun tanpa menggusur, dengan alasan apapun

Inilah pelajaran berharga dalam dunia politik, yaitu bahwa kita jangan sembarangan mengumbar janji-janji politik saat kampanye, karena nantinya warga kini semakin cerdas dan akan menagih janji-janji politik yang kita sampaikan saat kampanye atau warga akan berpikir bahwa inilah saatnya amnesia janji politik alias lupa ingatan terhadap janji-janji politik


Judul artikel ini diberikan atas usulan salah satu teman dari Rudy Haryanto yang juga geram melihat kenyataan yang sangat bertolakbelakang dengan janji-janji politik yang disampaikan dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017

By: Lay Cao Lay
Continue Reading...

Jumat, 27 Oktober 2017

Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui bersama, salah satu bahaya laten di Indonesia, selain bahaya laten komunis, ialah bahaya laten korupsi. Mengapa ? Karena korupsi itu sendiri merusak, bahkan menghancurkan sendi-sendi bangsa dan negara

Selama ini hukum di Indonesia belum dapat bertindak tegas dalam menghukum para koruptor, sehingga tidak heran bila para koruptor yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dapat tersenyum lebar saat diwawancara awak media, seakan-akan urat malu mereka sudah putus

Yang lebih miris lagi ialah orang-orang yang telah dihukum karena tindak pidana korupsi, ketika selesai menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan, dapat mencalonkan diri, bahkan menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif

Hal tersebut membuat masyarakat menjadi semakin pesimis terhadap komitmen lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam pemberantasan korupsi, terlebih dengan adanya upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: http://www.hipwee.com

Menanggapi perihal masih lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Rudy Haryanto berpendapat bahwa harus dilakukan hukuman-hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia, diantaranya:

1) Hukum mati seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Hukuman paling pertama yang harus dilakukan ialah menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia

Sebagian mungkin berpendapat bahwa hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia tersebut melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), namun ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing di antara kita: lebih besar mana pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) nya, menghukum mati para koruptor ataukah mencuri uang rakyat alias korupsi ?

Bagi saya secara pribadi, mencuri uang rakyat alias korupsi jauh lebih besar pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) nya dibandingkan menghukum mati para koruptor di Indonesia, sehingga saya sangat-sangat setuju dengan hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: https://www.kompasiana.com


2) Miskinkan keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Setelah menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia, hukuman berikutnya yang harus dilakukan ialah memiskinkan keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Para penegak hukum harus berani serta tegas untuk menyita harta dari para koruptor tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu, lalu mengembalikannya kepada kas negara untuk menutup kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=x6wXE-Tyxzw


3) Cabut hak politik dari seluruh koruptor maupun keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu hingga keturunan ketujuh

Hukuman yang satu ini juga diyakini dapat menjadi shock therapy bagi perilaku korupsi di Indonesia, yaitu dengan mencabut hak politik dari seluruh koruptor maupun keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia, bahkan hukuman tersebut harus dikenakan hingga keturunan ketujuh dari keluarga seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Hal tersebut membuat para koruptor maupun keluarga dari para koruptor (hingga keturunan ketujuh) tidak dapat dicalonkan dan juga tidak dapat menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan di Indonesia, mulai dari Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat I hingga pemerintahan nasional


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: http://serba-makalah.com


Saya akan mengakhiri artikel ini dengan kesimpulan bahwa diperlukan komitmen serta ketegasan dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menolak segala upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

SAATNYA SILENT MAJORITY BERSUARA MENOLAK SEGALA BENTUK KORUPSI DI INDONESIA

SAATNYA SILENT MAJORITY MENYARAKAN HUKUMAN MATI BAGI PARA KORUPTOR DI INDONESIA TANPA KECUALI DAN TANPA PANDANG BULU

By: Lay Cao Lay
Continue Reading...