Rabu, 01 November 2017

Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Ajak Netizen Tandatangan Petisi Ini

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Ajak Netizen Tandatangan Petisi Ini

Sebagaimana telah diketahui, beberapa waktu lalu (tepatnya pada tanggal 27 Oktober 2017) Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS Rudy Haryanto mengungkapkan bahwa harus dilakukan hukuman-hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia, diantaranya:


1) Hukum mati seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu
2) Miskinkan keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu
3) Cabut hak politik dari seluruh koruptor maupun keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu hingga keturunan ketujuh
Founder Indonesia Satu dan IDNEWS Ajak Netizen Tandatangan Petisi Ini
Sumber: http://www.hipwee.com

Beberapa hari kemudian (tepatnya pada tanggal 31 Oktober 2017), sebuah petisi berjudul "3 Langkah Hukum Tegas terhadap Koruptor di Indonesia" beredar di dunia maya, dimana dalam petisi tersebut Rudy Haryanto mendesak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat dan Ketua serta para Wakil Ketua DPR RI untuk melakukan 3 langkah hukum tegas terhadap koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu yang dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia, persis seperti apa yang telah disampaikan Rudy Haryanto beberapa hari sebelumnya. Lebih lanjut, Rudy Haryanto mengajak netizen untuk ikut menandatangi petisi online tersebut sebagai salah satu bentuk dukungan dalam melawan segala bentuk korupsi di Indonesia

"Dengan menandatangani petisi ini, Anda turut mendukung penegakan hukum terhadap para koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu sebagai salah satu bentuk dukungan dalam melawan segala bentuk korupsi di Indonesia," demikianlah akhir petisi online tersebut

Untuk info selengkapnya, silahkan klik tombol lanjut yang ada dalam kolom petisi online di bawah ini



By: Rudy Haryanto
Continue Reading...

Minggu, 29 Oktober 2017

Saatnya Amnesia Janji Politik

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Saatnya Amnesia Janji Politik

Sebagaimana telah diketahui bersama, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno meninjau proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Fatmawati dan juga melihat sejauh mana proyek tersebut telah berjalan, lalu memerintahkan Walikota Jakarta Selatan untuk segera menggusur empat lahan terakhir di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, yang selama ini menghambat proyek Mass Rapid Transit (MRT) di Jalan Fatmawati

"Tadi kita instruksikan kepada Walikota supaya dieksekusi, bebaskan lahannya, pastikan proyek ini tidak berhenti dan kita melihat kepentingan nasional yang amat besar dalam proyek ini. Keterlambatan di sini bisa menjadi masalah. Nanti surat perintahnya akan ada dan akan dilakukan konsinyasi ke pengadilan," ungkap Anies Baswedan di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, sebagaimana dilansir KompasMegapolitan (20/10/2017)


Saatnya Amnesia Janji Politik
Sumber: http://megapolitan.kompas.com


Kenyataan tersebut sangat bertolakbelakang dengan salah satu janji kampanye Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu membangun tanpa menggusur, bahkan Anies Baswedan mengungkapkan bahwa dirinya akan belajar dari Walikota Seoul Park Won-Soon yang berhasil membangun kota Seoul tanpa menggusur

"Kami melihat pengalaman Wali Kota Seoul yang seorang aktivis dia bahkan menerima Award Magsaysay. Beliau adalah aktivis sosial dan beliau orang yang percaya dengan zero eviction, nol penggusuran dan dibuktikan di Seoul," ungkap Anies Baswedan, sebagaimana dilansir cnnindonesia.com (25/05/2017)


Saatnya Amnesia Janji Politik
Sumber: https://www.cnnindonesia.com

Melihat kenyataan yang sangat ironis dengan janji politik yang disampaikan dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut, saya jadi bertanya-tanya dalam hati, "Apakah bagi mereka, inilah saatnya amnesia janji politik ?". Kelihatannya pemimpin baru DKI Jakarta tersebut telah menjadi lupa ingatan terhadap janji-janji politik mereka berdua alias amnesia janji politik, padahal baru belum ada sebulan mereka berdua memimpin DKI Jakarta (saat artikel ini ditulis)

Semestinya Anies-Sandi berkomitmen terhadap salah satu janji politik mereka berdua, yaitu membangun tanpa menggusur, dimana apapun yang terjadi, 4 lahan di Fatmawati tersebut tidak digusur, meski lahan tersebut dijadikan lokasi Mass Rapid Transit (MRT) sesuai dengan janji mereka berdua, yaitu membangun tanpa menggusur, bahkan saat Anies-Sandi berhasil merayu pemilik lahan agar mau menyerahkan lahannya untuk dijadikan lokasi Mass Rapid Transit (MRT), Anies-Sandi tetaplah tidak konsisten dengan salah satu janji politik mereka berdua, yaitu membangun tanpa menggusur

Meski Anies-Sandi mengadopsi program membangun tanpa menggusur tersebut dari program yang disampaikan Agus-Sylvi dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran pertama, kenyataannya ialah Anies-Sandi telah menyampaikan program membangun tanpa menggusur sebagai salah satu janji politik mereka berdua dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua dan janji adalah utang, sehingga mereka berdua seharusnya menepati janji-janji politik mereka berdua, termasuk program membangun tanpa menggusur, dengan alasan apapun

Inilah pelajaran berharga dalam dunia politik, yaitu bahwa kita jangan sembarangan mengumbar janji-janji politik saat kampanye, karena nantinya warga kini semakin cerdas dan akan menagih janji-janji politik yang kita sampaikan saat kampanye atau warga akan berpikir bahwa inilah saatnya amnesia janji politik alias lupa ingatan terhadap janji-janji politik


Judul artikel ini diberikan atas usulan salah satu teman dari Rudy Haryanto yang juga geram melihat kenyataan yang sangat bertolakbelakang dengan janji-janji politik yang disampaikan dalam masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017

By: Lay Cao Lay
Continue Reading...

Jumat, 27 Oktober 2017

Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia

Tidak ada komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia

Sebagaimana telah diketahui bersama, salah satu bahaya laten di Indonesia, selain bahaya laten komunis, ialah bahaya laten korupsi. Mengapa ? Karena korupsi itu sendiri merusak, bahkan menghancurkan sendi-sendi bangsa dan negara

Selama ini hukum di Indonesia belum dapat bertindak tegas dalam menghukum para koruptor, sehingga tidak heran bila para koruptor yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dapat tersenyum lebar saat diwawancara awak media, seakan-akan urat malu mereka sudah putus

Yang lebih miris lagi ialah orang-orang yang telah dihukum karena tindak pidana korupsi, ketika selesai menjalani hukuman di lembaga permasyarakatan, dapat mencalonkan diri, bahkan menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif

Hal tersebut membuat masyarakat menjadi semakin pesimis terhadap komitmen lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam pemberantasan korupsi, terlebih dengan adanya upaya-upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: http://www.hipwee.com

Menanggapi perihal masih lemahnya komitmen dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, Founder One Indonesia Satu dan WAG IDNEWS Rudy Haryanto berpendapat bahwa harus dilakukan hukuman-hukuman yang dapat menimbulkan efek jera bagi para koruptor di Indonesia, diantaranya:

1) Hukum mati seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Hukuman paling pertama yang harus dilakukan ialah menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia

Sebagian mungkin berpendapat bahwa hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia tersebut melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), namun ada pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing di antara kita: lebih besar mana pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) nya, menghukum mati para koruptor ataukah mencuri uang rakyat alias korupsi ?

Bagi saya secara pribadi, mencuri uang rakyat alias korupsi jauh lebih besar pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) nya dibandingkan menghukum mati para koruptor di Indonesia, sehingga saya sangat-sangat setuju dengan hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: https://www.kompasiana.com


2) Miskinkan keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Setelah menjatuhkan hukuman mati kepada seluruh koruptor di Indonesia, hukuman berikutnya yang harus dilakukan ialah memiskinkan keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Para penegak hukum harus berani serta tegas untuk menyita harta dari para koruptor tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu, lalu mengembalikannya kepada kas negara untuk menutup kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan para koruptor


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=x6wXE-Tyxzw


3) Cabut hak politik dari seluruh koruptor maupun keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu hingga keturunan ketujuh

Hukuman yang satu ini juga diyakini dapat menjadi shock therapy bagi perilaku korupsi di Indonesia, yaitu dengan mencabut hak politik dari seluruh koruptor maupun keluarga dari seluruh koruptor di Indonesia, bahkan hukuman tersebut harus dikenakan hingga keturunan ketujuh dari keluarga seluruh koruptor di Indonesia tanpa kecuali dan tanpa pandang bulu

Hal tersebut membuat para koruptor maupun keluarga dari para koruptor (hingga keturunan ketujuh) tidak dapat dicalonkan dan juga tidak dapat menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan di Indonesia, mulai dari Daerah Tingkat II, Daerah Tingkat I hingga pemerintahan nasional


Inilah Hukuman yang Seharusnya Dijatuhkan Bagi Koruptor di Indonesia
Sumber: http://serba-makalah.com


Saya akan mengakhiri artikel ini dengan kesimpulan bahwa diperlukan komitmen serta ketegasan dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam pemberantasan korupsi, termasuk dengan mendukung kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menolak segala upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

SAATNYA SILENT MAJORITY BERSUARA MENOLAK SEGALA BENTUK KORUPSI DI INDONESIA

SAATNYA SILENT MAJORITY MENYARAKAN HUKUMAN MATI BAGI PARA KORUPTOR DI INDONESIA TANPA KECUALI DAN TANPA PANDANG BULU

By: Lay Cao Lay
Continue Reading...

Kamis, 26 Oktober 2017

Ini Alasan Tsamara Amany Daftar jadi Caleg PSI

1 komentar:
Dalam artikel ini saya ingin membagikan info teraktual mengenai Ini Alasan Tsamara Amany Daftar jadi Caleg PSI

Sebagaimana telah diketahui bersama, Tsamara Amany (salah seorang aktivis perempuan yang juga menjadi salah seorang Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI)


Ini Alasan Tsamara Amany Daftar jadi Caleg PSI
Sumber: https://kumparan.com

Dalam konferensi pers yang diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jalan Wahid Hasyim nomor 194, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Tsamara Amany mengungkapkan bahwa beliau mantap menjadi caleg DPR RI, karena dirinya ingin meneruskan perjuangan dalam memberantas korupsi di DPR RI

"Selama ini, politik dan DPR sering dipersepsikan sebagai tempat yang kotor. Tetapi kalau kita merasa bahwa DPR bukan tempat yang bersih, dan tidak pernah ada upaya orang-orang baik masuk ke DPR membawa semangat antikorupsi, kapan DPR akan bersih sebagaimana yang diharapkan masyarakat ?" ungkap Tsamara Amany, sebagaimana dilansir Kumparan (26/10/2017)

Wanita kelahiran Jakarta, 24 Juni 2017 tersebut menyerahkan berkas pendaftaran langsung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wanita muda yang baru dinobatkan sebagai "Women of The Year 2017" oleh Majalah HerWorld tersebut menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan dirinya ialah membuat tulisan dan mengisi formulir pendaftaran, lalu setelah lolos, beliau juga harus melewati tahapan wawancara dengan sejumlah tokoh independen untuk mendapatkan tiket caleg dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

"Pertama buat tulisan, kemudian administratif mengisi formulir pendaftaran, tentu dilihat lagi apakah saya lolos nantinya. Sampai saat ini walaupun saya juga salah satu pengurus DPP, kita sudah sepakat membuat prosedur di mana harus dilalui semua caleg kita harus diwawancarai oleh tokoh-tokoh independen, tetap harus melewati prosedur yang sudah disepakati," beber Tsamara Amany, sebagaimana dilansir MerahPutih (26/10/2017)

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyambut gembira pendaftaran Co-founder Komunitas Perempuan Politik tersebut sebagai caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan mengaku bahwa dirinya salut dengan langkah Tsamara Amany, untuk masuk ke dalam sistem politik di saat anak-anak seusianya lebih memilih bersikap apolitis

"Tsamara termasuk orang yang sadar politik dan memutuskan masuk sistem di usia yang sangat muda. Jadi, umur perjuangannya masih panjang sekali. Jika nanti terpilih di 2019, ia baru berusia 23 tahun. Banyak waktu yang ia miliki untuk memperjuangkan nilai antikorupsi di dunia politik," ungkap Grace Natalie, sebagaimana dilansir NetralNews (26/10/2017)

Grace Natalie juga berharap langkah Tsamara Amany tersebut akan menginspirasi jutaan anak muda untuk masuk ke dunia politik

"Saat melihat Tsamara, saya melihat impian dan harapan revolusi politik di pundaknya. Semoga Tsamara membawa daya dongkrak untuk generasinya agar anak-anak muda mulai mempertimbangkan politik sebagai sebuah media perjuangan, juga sebagai sebuah opsi karier, dengan idealisme seperti Tsamara." lanjut Grace Natalie, sebagaimana dilansir RMOL (26/10/2017)


Ini Alasan Tsamara Amany Daftar jadi Caleg PSI
Sumber: http://politik.rmol.co

By: Lay Cao Lay
Continue Reading...